Perwakilan Komisi Nasional Anti
Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menemui Presiden Jokowi di
Istana Negara, Jakarta, Senin (16/3/2015). Komnas Perempuan memaparkan temuan
terbaru tentang kekerasan atas perempuan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Jakarta - Sejak pertama
dibentuk, Komisi Pemberantasan Korupsi selalu digawangi kaum Adam. Bahkan
anggota panitia seleksi (pansel) yang ditugaskan khusus memilih pimpinan
lembaga pemberantas korupsi itupun semuanya didominasi laki-laki.
Kini keadaan berbalik. Presiden Joko
Widodo mengumumkan Pansel KPK semuanya beranggotakan kaum Hawa. Pengumuman yang
tak pernah diduga dan mengejutkan itu dilakukan Presiden yang akrab disapa
Jokowi itu di Lanud Halim Perdanakusuma, sesaat sebelum terbang ke Jawa Timur
dan Sulawesi Selatan.
Ada 9 nama yang disebut Presiden Jokowi
untuk mengisi jabatan Pansel KPK. Mereka adalah Destri Damayanti, Enny
Nurbaningsih, Harkristuti Harkrisnowo, Betty Alisjahbana, Yenti Garnasih, Supra
Wimbarti, Natalia Subagyo, Diani Sadiawati, dan Meuthia Ganie Rochman.
"Di sini ada ahli hukum, ekonomi
manajemen, psikolog, sosiolog, dan ahli tata kelola pemerintahan," papar
Jokowi, Kamis 21 Mei 2015. Sebagai ketua Pansel, Jokowi menunjuk Destry
Damayanti. Dia adalah ahli keuangan dan moneter. Sedangkan posisi wakil ketua
diduduki Eni Nurbaningsih, pakar hukum tata negara yang saat ini menjabat ketua
Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Dalam keterangannya, Jokowi berharap
Pansel KPK yang baru ditunjuk dapat langsung bekerja menyeleksi pimpinan KPK.
"Pansel KPK segera bekerja dan menentukan nama-nama calon komisioner KPK
dan selanjutnya dilaporkan ke Presiden," terang Jokowi.
Presiden Jokowi punya alasan khusus
mengapa memilih perempuan sebagai pengisi Pansel KPK. Menurut Menteri Sekretaris
Negara (Mensesneg) Pratikno, Presiden memilih 9 Srikandi itu tak lain karena
alasan integritas dan kompetensi yang mereka miliki.
"Ini masalah kompetensi,
integritas,dan juga keberagaman keahlian. Beliau memilih dari calon-calon yang
dipilih banyak pihak," ucap Pratikno yang mendampingi Jokowi. Untuk
menentukan nama-nama tersebut, beber Pratikno, Presiden menampung puluhan nama
yang diusulkan berbagai pihak. Puluhan nama yang sampai di meja Jokowi itu
kemudian dilihat dan diseleksi berdasarkan integritas, latar belakang, dan
kemampuan masing-masing di bidangnya.
"Daftarnya dari 40-an. Yang bisa
dilakukan dari daftar-daftar itu, beliau membaca profilnya. Prosesnya panjang,
2 minggu terakhir akhirnya memutuskan nama-nama itu," jelas dia. Presiden,
ucap Pratikno, sangat berharap 9 Srikandi Pansel KPK itu dapat membentuk
institusi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berwibawa dan dapat bersinergi
dengan lembaga lain seperti kepolisian dan Kejaksaan Agung. "Ini penting
untuk cegah korupsi secara komprehensif," tandas mantan rektor Universitas
Gajah Mada.
Guna menjawab pertanyaan banyak pihak
tentang alasan Jokowi mengisi pansel KPK dengan perempuan, Pratikno berkata,
"kalau cowok semua enggak bertanya."
Bebas Partai Politik
Keputusan Jokowi yang tak biasa ini
langsung direspon banyak pihak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Yohana Yembise mengatakan bangga dengan hal itu. Bagi dia, ini adalah
sebuah langkah maju bagi perempuan di Indonesia.
"Saya bangga sekali. Saya ucapkan
selamat. Menteri siapa yang tidak bangga kalau perempuan-perempuannya diberikan
sebuah tanggungjawab yang besar kepadanya," ujar Yohanna dalam sebuah
acara di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.
Menurut dia, keterlibatan 9 perempuan
tersebut menambah daftar nama perempuan Indonesia yang diberi tanggungjawab
untuk mengemban jabatan strategis di pemerintahan. Apalagi Perserikatan
Bangsa-bangsa mencanangkan pada tahun 2030, dunia mencapai kesetaraan gender
yang disebut Planet 50:50. Sehingga, kata dia, tak ada lagi kondisi 30:70 atau
ketika lelaki lebih mendominasi.
Dia berharap, 9 Srikandi itu dapat
menjawab tantangan yang telah diberikan Presiden Jokowi. "Kita harapkan
Srikandi ini harus terus bekerja dengan jujur dan bijaksana agar bisa jadi
contoh bagi Srikandi lain, mampu menemukan pejabat-pejabat di KPK yang baik,
yang bisa mewujudkan clean government dan juga free corupption, itu tugas mereka,"
ucap Yohana. Dia pun berharap bisa bertemu dan berbicara banyak dengan 9
Srikandi itu.
Apresiasi terhadap pemilihan 9 Srikandi
itu juga disampaikan Wakil Ketua Sementara KPK Johan Budi. Dia menilai
keputusan Jokowi itu sebagai langkah tepat. Sembilan Srikandi dengan latar
belakang ilmu yang berbeda itu disebut bakal mampu menjawab kebutuhan KPK.
"KPK tidak hanya bicara soal hukum,
tapi juga bicara soal manajemen, bicara soal teknologi, monitoring, pencegahan,
dan penindakan. Jadi pimpinan KPK juga harus mengetahui hal itu," ujar
Johan Budi.
Namun yang lebih penting, kata Johan,
ke-9 perempuan yang akan menyaring calon pimpinan KPK tersebut diketahui tidak
berafiliasi dengan partai politik tertentu. "Karena mereka tidak
berafiliasi dengan partai politik, bisa dipercaya kalau mereka lebih
independen," tutur dia.
Dukungan terhadap penunjukan 9 Srikandi
itu juga disampaikan pengamat dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia
(Formappi) Lucius Karus.
Menurut dia, 9 Srikandi itu sangat
dibutuhkan KPK yang tengah berada dalam kondisi tidak normal saat ini. Tak
hanya itu, mereka juga dinilai akan membuat kerja Pansel lebih objektif.
"Tidak ada interest karena nggak
ada orang dalam. Dilihat dari latar belakang, kelihatannya orang-orang cukup
ada ilmu hukum dan manajemen, sudah jawab kebutuhan kita untuk pemilihan
komisioner KPK baru," ujar Lucius di Kantor Formappi, Jakarta.
Dia menggarisbawahi 9 perempuan pilihan
itu memiliki integritas dan rekam jejak mumpuni. "Saya tidak
mempermasalahkan jenis kelamin, selama Jokowi bisa garansi secara kapasitas
layak untuk jadi Pansel," imbuh dia.
Meski tidak mengkritik putusan Presiden
Jokowi tersebut, namun Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR bersuara
lebih keras untuk mengingatkan 9 Srikandi itu.
"Kalau memang KPK mau diselamatkan,
tolong yang jadi ketua KPK harus negarawan. Jangan hanya orang yang punya
nafsu, di situ ingin nangkap orang, jebak orang, menghina orang,
mempermalukan," kata Fahri. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu
juga meminta, Pansel KPK menyeleksi calon pimpinan yang benar-benar melakukan
penegakan hukum dengan adil dan lebih baik dari KPK yang sekarang.
"Menggunakan kekuatan besar itu
tunjuk jago, tunjuk dada, cukup. Ini yang merusak kita sebagai bangsa. Itu
usulan kita kepada Pansel, cari negarawan yang tidak seperti itu, tunjuk
jago," tandas dia.
Fahri mengatakan, KPK yang diberikan
wewenang besar seharusnya melaksanakan tugasnya tidak dengan didasari
kebencian. Namun, dilandasi ingin menyelamatkan bangsa dalam menindak segala bentuk
praktik korupsi. "Jangan gunakan kekuatan besar KPK untuk kebencian, tapi
cinta. Menyayangi bangsa dalam tradisi yang begitu rumit," tandas Fahri
Hamzah. (Sun) (
SUMBER: Liputan6.com
Posting Komentar